Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur)

Abstract

Berdasarkan IRBi (Indeks Risiko Bencana Indonesia) setiap tahunnya tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang berisiko rendah terhadap bencana. Selain itu, penyakit berbasis lingkungan pun bermunculan menyelimuti para pengungsi, seperti ISPA, diare, dan penyakit kulit, yang terjadi pada gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Penanggulangan bencana harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (PP Kesling).  Pada saat melaksanakan penanggulangan bencana, petugas kesehatan lingkungan tentunya dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana itu sendiri dan struktur birokrasi yang ada. Namun ini perlu dibuktikan melalui penelitian dengan metoda kualitatif analisis tematik model dari George Edwar III. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan Kab. Cianjur sebanyak 7 orang, dan Pemegang Program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas terdampak pengungsi sebanyak 22 orang, total informan adalah 29 orang. Data primer untuk penelitian ini diambil dari wawancara dan kuesioner langsung petugas pelaksana penanggulangan bencana, sedangkan data sekunder diambil dari laporan harian petugas kesehatan lingkungan yang melaksanakan penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat faktor tersebut, faktor komunikasilah yang paling berpengaruh terhadap implementasi PP Kesling tersebut, selanjutnya sumber daya, kemudian sikap pelaksana (disposisi) dan terakhir adalah struktur birokrasi. Faktor komunikasi paling berpengaruh karena di setiap  empat faktor tersebut, memerlukan kemahiran dalam berkomunikasi, baik komunikasi antar koordinasi dengan tim maupun dengan masyarakat pengungsi, sedangkan struktur birokrasi paling kecil pengaruhnya karena dalam penanggulangan bencana, sudah dibentuk satuan komando tugas, yang sudah jelas “siapa menjalankan apa”.